DPR Pertanyakan Sikap 8 Menteri Soal Rapat BPJS

Author - July 17, 2011

i-Berita – Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai 8 menteri wakil pemerintah terkesan menghindari pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Padahal rapat ini penting bagi rakyat demi menjamin kehidupan mereka.

“Ini menjadi salah satu bukti bahwa lambannya pembahasan UU yang penting bagi rakyat sumber leletnya tidak selalu di DPR, tapi ada di pemerintah,” kata Priyo dikutip dari detik, Minggu 17/7/2011.

Seperti diketahui, pada rapat yang dilaksanakan pada Jumat 15 Juli 2011, 8 menteri tiba-tiba membatalkan sepihak pertemuan tersebut dengan alasan rapat kabinet. Padahal, menurut informasi di Istana Negara, hanya terdapat rapat koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan, di mana dari 8 menteri pembahas BPJS, hanya Menkum HAM Patrialis Akbar yang masuk bidang tersebut. Selebihnya, Menkeu, Kepala Bapennas, Menakertrans, Mensos, MenBUMN dan MenPAN, tidak masuk bidang polkam.

Atas kejadian ini pihak DPR akan menyurati presiden secara resmi untuk menegur para menterinya yang angin-anginan tersebut. Sebelumnya, DPR pernah menyampaikan permintaan serupa secara lisan.

Sedikit informasi, rapat pembahasan RUU BPJS akan berakhir dengan usainya masa sidang pada 22 Juli mendatang. Sesuai UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, masa pembahasan RUU maksimal 3 kali masa sidang. Jika melewati 3 kali masa sidang, RUU itu akan dibahas di DPR periode berikutnya. Nah, RUU BPJS masuk kategori RUU yang masuk masa kritis tersebut.

Comments Closed

Comments are closed.