Kasus Erwin Arnada

Author - August 26, 2010

Kasus Erwin Arnada. Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menganjurkan Pemimpin Redaksi majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA).
Kasus Erwin Arnada
“Terlepas setuju atau tidak setuju, kita wajib menghormati putusan hukum,” kata Bagir ketika dihubungi hari ini, Kamis (26/8).

Bagir yang juga merupakan mantan Ketua MA ini menganjurkan Erwin untuk mengajukan PK. “Masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan,” ujarnya.

Bagir juga menjanjikan akan memberi perhatian pada kasus ini. “Kami akan membantu menyiapkan PK supaya memiliki dasar yang kuat,” ujarnya lagi.

Dijelaskan oleh Bagir, yang penting adalah meyakinkan Mahkamah Agung bahwa yang dilakukan Majalah Playboy masih tugas jurnalistik, sehingga undang-undang yang harus digunakan adalah UU Pers.

Dalam kasus ini, pasal yang digunakan untuk menjerat Erwin adalah Pasal 282 KUHP tentang kesusilaan. Menurut Bagir, penggunaan undang-undang pidana untuk penyelesaian kasus pers tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kriminalisasi pers.

Menurut Bagir, UU Pers sebenarnya sudah mengakomodir masalah kesusilaan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pers wajib menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban negara. “Dalam kode etik jurnalistik juga ada,” tambahnya.

Comments Closed

Comments are closed.