Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Author - August 28, 2010

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden. Pengamat hukum tata negara Dr Johanes Tubahelan SH.MHum berpendapat wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, bertolak belakang dengan semangat reformasi dan akan mengarah pada kediktatoran.
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
“Kediktatoran ini sangat dirasakan pada masa Orde Lama dan Orde Baru,” kata Tubahelan yang juga dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Sabtu.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB itu mencontohkan Soekarno menduduki tahta kekuasaan sebagai presiden sampai 22 tahun dan Soeharto sampai 32 tahun.

“Semuanya ini terjadi akibat tidak adanya batasan masa jabatan kepala negara secara jelas dan tegas dalam UUD. Karena itu, wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini sebaiknya diakhiri saja,” katanya.

Menurut dia, pada masa reformasi seluruh komponen bangsa telah bersepakat untuk membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode atau setelah lima tahun pertama dapat dipilih untuk satu periode lagi.

Tubahelan mengatakan pembatasan masa jabatan presiden ini, secara teori dapat dibenarkan dan dalam demokrasi setiap kekuasaan politik harus dibatasi baik substansi maupun masa jabatan.

Selain itu, kekuasan seorang pejabat negara jika tidak dibatasi atau terlalu lama berkuasa cenderung otoriter dan diktator yang mengarah pada korup.

“Hal ini, terbukti dari praktik kekuasaan Soekarno dan Soeharto,” katanya mencontohkan.

Oleh karena itu, gagasan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode menunjukkan kerdilnya wawasan penggagas yang tidak memahami semangat reformasi.

Secara konstitusional, katanya, masa jabatan presiden telah diatur dalam pasal 7 UUD 1945 yakni lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Menurut dia, idealnya mengamendemen suatu konstitusi tidak boleh dilakukan terlalu cepat, sepanjang belum ada suatu perubahan keadaan yang memaksa untuk harus diadakan amendemen lagi dalam waktu dekat.

“Tidak ada argumentasi yang mendasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden, dari dua periode menjadi tiga periode, kecuali telah terbukti bahwa dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden 2 x 5 tahun memiliki kelemahan yang merugikan bangsa Indonesia, sehingga perlu diubah lagi,” katanya.

Di Amerika Serikat, misalnya, masa jabatan presiden 2 x 4 tahun telah berjalan lama tanpa ada perubahan, serta tidak dipersoalkan.

Amendemen belum tepat karena periode kepemimpinan presiden harus dibatasi hanya dua periode agar tidak cenderung korup dan absolud, demikian Johanes Tubahelan.

Comments Closed

Comments are closed.