Dipo Alam Bebas Dari Jeratan Hukum

Author - May 30, 2011

Dipo Alam Bebas Dari Jeratan Hukumi-berita.com, Laporan Media Grup (Metro TV dan Media Indonesia) mengenai dugaan adanya unsur pidana terkait kasus yang melibatkan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Dipo Alam, tidak terbukti. Untuk itu tim penyidik Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan terhadap Dipo Alam.

Direktur Pemberitaan Metro TV, Suryopratomo datang bersama Pimpinan Redaksi Metro TV Elman Saragih, Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong dan penasihat hukum Media Grup OC Kaligis untuk meminta penjelasan terkait penghentian penyelidikan tersebut ke Bareskrim Polri.

Tomi, demikian nama panggilan Suryopratomo menyampaikan kepada penyidik bahwa pihaknya memiliki beberapa bukti baru seperti surat dengan kop Sekretaris Kabinet yang digunakan Dipo. Bukti itu, kata dia, dapat membuktikan bahwa Dipo telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Tomi mengatakan bahwa tim pengacaranya bersedia menghadirkan ahli hukum pidana untuk menjelaskan unsur pidana dalam kasus itu. “Tapi penyidik tidak menerima novum (bukti) kami dan menganjurkan kami untuk melaporkan ke internal kepolisian untuk dievaluasi apakah memang penyelidikan perlu dilanjutkan atau tidak,” ucap dia.

Tomi mengatakan bahwa hidup di negara kekuasaan, di mana kekuasaan itu jauh lebih tinggi, kita harus menerima kenyataan seperti ini. Tapi ketika orang yang ada di dalam kekuasaan itu berhadapan dengan rakyat, seperti beberapa teman LSM (lembaga swadaya masyrakat), karena mereka melakukan penistaan atau melecehkan pejabat negara kasusnya tetap diproses.

Selain melaporkan pidana, Media Grup juga menggugat Dipo secara perdata. Gugatan itu tengah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dipo digugat setelah melontarkan pernyataan beberapa media yang sering mengkritik pemerintah sebaiknya diboikot.

Adanya surat kuasa dari Dipo kepada kuasa hukumnya yang menggunakan kop surat dan stempel Sekretaris Kabinet, menurut pihak Media Grup, pernyataan Dipo tersebut mewakili pemerintah.

Comments Closed

Comments are closed.