Hukum di Indonesia Morat Marit

Author - February 5, 2011

Hukum di Indonesia Morat Mariti-berita.com, Persyaratan menjadi presiden harus dirancang secara komprehensif. Siapa pun yang menjadi presiden, harus mempunyai kemampuan lebih. Tidak hanya keahlian di bidang tertentu tetapi juga kemampuan di semua bidang dan disertai dengan keberanian, khususnya dalam hal penegakan hukum.

“Jangan setiap ada masalah membuat satgas, membuat tim atau lembaga baru yang pada akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa seperti sekarang ini,” kata kriminolog Universitas Indonesia Muhammad Mustofa dalam diskusi yang diadakan alumni pascacarjana Kriminologi UI, Jumat (4/2).

Lebih lanjut diakatakan Mustofa, aturan di Indonesia saat ini sudah tidak jelas wajahnya dan morat-marit, tak jelas arahnya.

“Hukum morat-marit tak jalas arahnya karena dibuat hanya untuk memenuhi permintaan orang tertentu atau kelompok tertentu, bahkan asing,” katanya.

Disebutkan, setidaknya terdapat 70 undang-undang yang dibuat atas pesanan asing. Salah satunya adalah UU Badan Arbitrase.
“Sifat keputusannya final dan mengikat tetapi ketika ada orang yang mengajukan banding diterima,” jelasnya dalam diskusi bertajuk Hukum Morat-Marit Indonesia Butuh Pemimpin Yang Berani.

Pembicara lain, Prof Ronny R Nitibaskara menjelaskan, korupsi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum saja. Sebab, pola hidup konsumtif mendorong pejabat melakukan korupsi.

“Mereka korupsi karena cemas, ingin mempertahankan kekayaan, peluang kekuasaan, pejabat tidak takut dengan sanksi apapun,” tandasnya.

Paulus Wirotomo, narasumber lain, menyebutkan korupsi merajalela karena pimpinan tidak berani bertindak tegas. Karena itu, sebagai pemimpin harus berani bertindak.

“Cari pemimpin bukan orang yang terdekat, tetapi yang terbaik. Sebab sekarang kedekatan lebih diutamakan di banding keahlian,” kata sosiolog UI itu.

Comments Closed

Comments are closed.