Tyasno: Rezim Sekarang Korup, Perlu Perubahan

Author - March 25, 2011

Tyasno: Rezim Sekarang Korup, Perlu Perubahani-berita.com, Kinerja pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai telah menimbulkan kegelisahan sebagian besar rakyat Indonesia. Membuat sebagian para jenderal angkat bicara.

Mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengakui, dalam pertemuan para purnawirawan tertuang kegelisahan atas kinerja pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Kritik pun sudah kerap dilayangkan, baik kepada Presiden langsung maupun melalui jenderal purnawirawan yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II. Meski kecewa, ia mengatakan tak ada upaya kudeta seperti yang ditudingkan dalam dua hari ini. Namun, Tyasno mengungkapkan, perubahan rezim harus ada. Dengan cara apa?

”Harus ada perubahan rezim karena rezim sekarang tidak menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rezim sekarang adalah rezim yang korup, hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, tidak untuk kepentingan rakyat. Banyak masalah tidak selesai. Kita seperti tidak punya pemerintahan,” kata Tyasno kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2011).
Ketika ditanya seperti apa mekanisme perubahan rezim yang dimaksud, mantan KSAD pada era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengungkapkan, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu konstitusional dan ekstrakonstitusional. Namun, dengan ketentuan UUD 1945 saat ini, menurut dia, cara konstitusional akan sulit menghasilkan perubahan rezim.
”Kalau secara konstitusional kan harus melalui legislatif, maka akan sulit dilaksanakan perubahan itu. Maka, bisa dengan cara yang satu lagi, yaitu ekstrakonstitusional. Kita kan negara berkedaulatan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Perubahan bisa dilakukan sesuai dengan keinginan rakyat, tapi bukan kudeta,” ujarnya.
Ditanya lebih jauh, ia menjelaskan, salah satu cara ekstrakonstitusional yang menurutnya bisa dilakukan adalah dengan melakukan gerakan ekstraparlementer. Seperti gerakan saat reformasi tahun 1998?
”Ya, seperti itu. Itukan gerakan ekstraparlementer. Tetapi, jangan dibayangkan sesuatu yang harus berdarah-darah, anarkis. Ekstraparlementer belum tentu seperti itu,” kata Tyasno.
Namun, ia mengatakan, gerakan itu tidak perlu dilakukan jika pemerintahan Yudhoyono cepat merespons segala kekecewaan dan kegelisahan atas kinerja pemerintahannya. ”Kalau keinginan rakyat dipenuhi, keadilan ditegakkan, korupsi diselesaikan, tidak perlu ada gerakan ekstraparlementer. Yang penting ada iktikad baik untuk berubah,” ujarnya.
Isu kudeta merebak dalam dua hari terakhir setelah Al Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.
”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.
Koresponden Al Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.

Comments Closed

Comments are closed.