Komite Khawatir Nasib Sistem Jaminan Sosial

Author - September 19, 2010

Komite Khawatir Nasib Sistem Jaminan Sosial. Setelah diputuskannya Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Amida Alisjahbana sebagai koordinator pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengkhawatirkan nasib kelanjutan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Menurut kami kurang tepat, karena akan berorientasi anggaran,” ujar Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial Said Iqbal ketika dihubungi Tempo, Ahad (19/9)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomer I Tahun 2010, kata Said, jelas tertulis koordinator pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berada di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Ternyata, Jumat (17/9), Wakil Presiden Budiono menunjuk Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat menyatakan, kedua menteri yang tahu limitnya untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Said khawatir dua menteri yang bergelut dengan ekonomi tersebut akan mengubah sudut pandang sistem jaminan sosial nasional. “Nanti sudut pandangnya anggaran saja,” paparnya. Padahal pasal 34 dan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, sebagai dasar Sistem Jaminan Sosial Nasional jelas bukan sudut pandang ekonomi.

Jika terfokus anggaran, Ia memperkirakan, tak akan mungkin seluruh rakyat Indonesia bisa tercakup jaminan sosialnya. Karena pemerintah akan beranggapan, yang dijangkau jaminan sosial ditentukan oleh ketersediaan anggaran. “Padahal perintahnya seluruh rakyat Indonesia,” Said menegaskan.

Saat ini memang ada 76,4 juta warga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan yang dibayar pemerintah. Tapi, Said melanjutkan, di luar warga miskin, hanya pekerja formal, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan sejumlah kecil pekerja informal yang mendapatkan jaminan kesehatan.

Kalau dari sisi anggaran, Said beranggapan, pemerintah mesti was-was membiayai sisa jumlah penduduk yang belum terjangkau jaminan sosial. “Di sini peran partisipasi aktif masyarakat produktif untuk membayar iuran,” tutur Said.

Comments Closed

Comments are closed.