Rencana DPR ke Belanda

Author - September 16, 2010

Rencana DPR ke Belanda. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, mental yang dimiliki oleh para anggota DPR dan DPD sama buruknya. Selain hanya untuk mengambil kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, studi banding itu merupakan wujud ekspresi pemborosan yang luar biasa.

Dia menegaskan, dengan melakukan studi banding ke luar negeri, semakin menunjukkan bahwa para wakil rakyat itu tidak memperdulikan nasib rakyat.

“Ini kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, dan tu pemborosan yang luar biasa. Kita tadinya menaruh harapan kepada DPD bahwa mereka lebih baik perilakunya daripada DPR, ternyata sama saja. DPR dan DPD mentalnya pemborosan, mereka tidak perduli lagi dengan krisis yang ada sekarang,” tegas sebastian, di Gedung DPR, Kamis (16/9).

Panitia Kerja (panja) RUU Pramuka komisi X melakukan studi banding ke tiga negara, yaitu Afrika Selatan, Jepang, dan Korea Selatan. Sementara itu, panja RUU Holtikultura komisi IV melakukan kunjungan ke Belanda dan Norwegia.

Sedangkan DPD melalui Panitia Perancang Undang-Undang akan melakukan studi banding ke dua negara, Inggris dan Belanda. Tujuan dari studi banding yang dilakukan oleh DPD itu adalah untuk mendapatkan sejumlah referensi terkait dengan pembentukan Pusat Informasi dan dan Hukum (Law Centre), serta memperkenalkan DPD ke dunia internasional.

Sebastian menjelaskan, gagasan pembentukan Law Centre tersebut sebenarnya sudah lama beredar. Namun, hingga saat ini tidak terlihat adanya tindak lanjut oleh DPD. Padahal, lanjutnya ini sudah periode ke dua dari DPD. “Jadi dari sisi gagasan itu hanyalah gagah-gagahan saja. Apa yang dihasilkan DPD terkait dengan law centre selama ini?” ungkapnya.

Dia mengatakan, dengan kondisi seperti ini maka masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada para wakil rakyat, khusunya kepada pengawasan agar dapat melakukan efisiensi anggaran. Sebab, kata dia, anggota parlemen juga mencerminkan hal yang sama untuk melakukan pemborosan terhadap anggaran negara.

“Nah yang kita takutkan adalah perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif, baik DPD maupun DPR untuk ramai-ramai menghamburkan uang negara. Lalu disatu sisi membiarkan rakyat terlunta-lunta,” tegas Sebastian.

Atas tingkah laku DPD tersebut sebastian mengatakan, yang seharusnya dilakukan oleh DPD adalah lebih memfokuskan kerjanya kepada urusan dalam negeri. Ditegaskan, sampai dengan saat ini DPD belum sama sekali menunjukkan kinerjanya, dan masyarakat belum merasakan manfaat dari lembaga DPD tersebut.

“Urusan kewenangan mereka saja belum tuntas malah mau ke luar negeri. Jangan sampai masyarakat menyimpulkan lebih baik DPD dibubarkan saja, karena telah menghamburkan anggaran yang begitu besar, dan tidak memiliki sence of crisis,” tandasnya.

Dirinya merasa yakin, sepulang dari melakukan studi banding para wakil rakyat itu tidak akan membawa hasil yang maksimal. “JanganĀ  pernah berharap pulang dari luar negeri mereka akan membuat pertanggungjawaban kepada publik. Hasil kunjungannya itu hanya diringkas stafnya 1 sampai 2 lembar,” ujar Sebastian.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie seakan terus melindungi para anggota dewan. Dia mengatakan, anggaran perjalanan ke luar negeri itu sudah disusun berdasarkan rencana kegiatan. Menurutnya, anggaran yang telah disahkan itu merupakan tolok ukur dari kinerja DPR.

“Misalnya anggaran pimpinan kecil sekali pemakaiannya, seolah pimpinan tidak kerja. Jadi saya pikir kunjungan kerja tidak usah dipersoalkan, karena sudah sesuai dengan program kerja yang direncanakan,” terangnya.

Dia menambahkan, yang menjadi penting adalah keberangkatan studi banding itu harus ada kepentingan dan payung hukum, serta ada aturannya yang jelas. Bahkan, kata Ketua DPR, jika kunjungan dipandang sangat penting, maka anggarannya pun bisa ditambah.

Adapun Wakil Ketua DPR Pramono Anung mangatakan, untuk menyusun sebuah peraturan yang baik, maka anggota dewan membutuhkan acuan dari negara yang memiliki aturan yang lebih baik. Sebab, lanjutnya, pihaknya tidak bisa hanya mengaju kepada apa yang diatur oleh pemerintah.

Dia mencontohkan, banyak UU yang sudah disahkan oleh DPR namum tidak maksimal. Sehingga dalam jangka waktu kurang dari setahun sudah dirasa perlu dilakukan revisi. “Karena dalam penyusunannya mereka tidak memiliki acuan yang baik,” ujarnya.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu mengaku, tidak semua studi banding yang dilakukan oleh anggota DPR itu membawa hasil yang positif. Menurutnya, yang paling penting adalah keterbukaan dan transparansi kepada publik.

Pramono juga mengatakan, tidak ada aturan yang melarang para anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya studi banding untuk membawa keluarganya. “Yang diatur adalah seseorangĀ  dengan tiket sekian. Kalau kemudian dia membawa isterinya, ya yang diatur hanya mengenai budget bukan jumlahnya,” pungkas Pramono.

Comments Closed

Comments are closed.